新闻是有分量的

Aktivis kembali turun ke jalan,protes proyek reklamasi Teluk Benoa

2016年8月25日晚上11:03发布
2016年8月25日下午11:03更新

TOLAK REKLAMASI。 Warga巴厘岛杨menolak proyek reklamasi Teluk Benoa kembali turun ke jalan dan berunjuk rasa。 Mereka meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proyek itu pada Kamis,25 Agustus。 Foto oleh Bobby Andalan / Rappler

TOLAK REKLAMASI。 Warga巴厘岛杨menolak proyek reklamasi Teluk Benoa kembali turun ke jalan dan berunjuk rasa。 Mereka meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proyek itu pada Kamis,25 Agustus。 Foto oleh Bobby Andalan / Rappler

印度尼西亚巴厘岛 - Ribuan massa dari论坛Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa(ForBALI)kembali turun ke jalan pada Kamis,25 Agustus。 Mereka berdemonstrasi besar-besaran untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional(TWBI)。

Aksi yang dimulai pada sore hari itu digelar dengan melakukan long march Mereka memilih berdemonstrasi di depan gedung DPRD Bali。

Selain berorasi secara bergantian,massa juga merangsek masuk ke rumah rakyat itu。 Mereka bahkan naik hingga ke atap gedung yang berlokasi di kawasan Renon,Denpasar itu。 Selain mengangkat isu penolakan reklamasi Teluk Benoa,mereka juga menolak upaya tindak kriminalisasi terhadap koordinator mereka,I Wayan Gendo Suardana。

Menurut Koordinator ForBALI,I Wayan Gendo Suardana,aksi ini untuk kembali menunjukkan tekad perjuangan rakyat Bali untuk menolak reklamasi Teluk Benoa。 TWBI rencananya akan membangun 12 pulau buatan dan diubah menjadi resor,pusat perbelanjaan dan sebuah taman dengan tema khusus。

“Kami mendesak agar reklamasi Teluk Benoa dibatalkan,”katanya。

Usai berunjuk rasa di depan gedung DPRD,massa kemudian membubarkan diri。 Tetapi,bukan berarti unjuk rasa berakhir。

Mereka justru menggelar unjuk rasa lainnya di beberapa titik。 Di sebagian area,massa terlihat membakar ban bekas untuk memblokade jalan。 Hal itu bisa dilihat di sekitar jalan pintu menuju ke area Kuta。

Proyek mewah

Pada tahun 2014,sebelum turun dari kursinya,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah keppres untuk mengubah Teluk Benua menjadi area revitalisasi。 PengembangTWBI kemudian mengumumkan akan melakukan proyek reklamasi besar-besaran。

Menurut TWBI,dengan merealisasikan proyek itu,akan menciptakan sekitar 200 ribu lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Pulau Bali。 Terlebih,akses untuk mencapai ke area proyek sudah lebih mudah setelah tol Mandara diresmikan tahun 2013。

Menurut ahli lingkungan,kawasan hutan bakau,terumbu karang dan pantai di Teluk Benoa justru harus dilindungi。 Belum lagi di sana,terdapat 24 Pura yang dianggap suci bagi umat Hindu。

“Hubungan antara manusia dan alam sangat kuat。Hal tersebut perlu tetap dipertahankan,”ujar juru bicara LSM Conservation International,I Made Iwan Dewantama。

Aktivis dari organisasi ForBALI membantah ada dampak positif yang bisa dirasakan rakyat Bali melalui proyek itu。 Mereka mengatakan justru tingkat pengangguran di pulau yang tak berpenghuni di dekat Teluk Benoa。

ForBALI menilai pulau dengan julukan 1000 Pura itu justru tak lagi membutuhkan resor baru,karena dalam beberapa tahun terakhir pembangunan gedung penginapan sangat pesat。 Banyak kamar hotel yang justru kosong di waktu-waktu tertentu。

Didukung Gubernur

Namun,proyek itu ternyata justru didukung penuh oleh Gubernur Bali,I Made Mangku Pastika。 Menurutnya,Teluk Benoa kini dalam keadaan berlumpur,penuh sampah dan membutuhkan revitalisasi。 Dia bahkan yakin proyek tersebut tidak akan menimbulkan banjir。

“Jika tingkat permukaan air laut naik,maka kenaikannya tidak akan drastis,”katanya。

Menurut dia,di negara lain yang pernah melakukan proyek reklamasi,kekhawatiran itu tidak terjadi。

“Singapura secara konsisten terus mereklamasi lahannya,begitu juga dengan Belanda.Mereka melakukan reklamasi di seluruh area provinsinya.Apakah mereka tenggelam?Tidak,”tutur Pastika。

Dia mengatakan di pulau buatan nanti,pengembang akan menanam hutan bakau di sekelilingnya yang berfungsi sebagai pelindung dari peristiwa alam seperti tsunami。 - dengan laporan AFP / Rappler.com