新闻是有分量的

Pro kontra wacana remisi untuk koruptor

2016年9月2日上午10:46发布
更新于2016年9月2日上午10:46

PENGGELAPAN PAJAK。 Mantan pegawai pajak Gayus Tambunan berada di Pengadilan Tipikor,1 Maret 2012. Foto oleh Bagus Indahono / EPA

PENGGELAPAN PAJAK。 Mantan pegawai pajak Gayus Tambunan berada di Pengadilan Tipikor,1 Maret 2012. Foto oleh Bagus Indahono / EPA

雅加达,印度尼西亚 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Kemenkumham)berupaya merevisi Peraturan Pemerintah(PP)No。99 tahun 2012 yang sebelumnya mengetatkan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi。

Namun hal tersebut mendapat tentangan dari masyarakat。 Seorang warga bernama Dewi Anggraeni Puspitasari,misalnya,menolak mentah-mentah wacana tersebut。

Dalam di situs Change.org,ia mengatakan,

“Pada peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-71, Gayus Tambunan mendapat hadiah berupa remisi atau pemotongan masa pidana sebanyak 6 bulan,sedangkan Nazaruddin dapat remisi sebanyak 5 bulan。 Belum lagi dalam satu tahun para terpidana kasus korupsi [koruptor] bisa mendapat lebih dari satu kali remisi。 Terbayang bukan,jika syarat pemberian remisi kepada koruptor lebih diperlonggar?“

Mengapa pemerintah berupaya mempermudah syarat remisi?

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pernah mengatakan,bahwa penjara di Indonesia sudah kelebihan kapasitas。

“在kapasitas kita sudah cukup mengkhawatirkan,”kata Yasonna, 。

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly。 Foto oleh Sigid Kurniawan / Antara

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly。 Foto oleh Sigid Kurniawan / Antara

司法合作者 sendiri adalah saksi sekaligus pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum guna membongkar perkara,bahkan mengembalikan aset hasil tindak korupsi jika harta itu ada padanya。

身份正义合作者 diberikan penuntut umum maupun penyidik kepada terdakwa maupun tersangka yang membantu proses penyidikan hingga penuntutan supaya pelaku yang menjadi“korban”atau bukan merupakan pelaku utama mau memberi keterangan yang bisa meringankan hukumannya sekaligus mengungkap pelaku lain dalam kasus korupsi yang menjeratnya。

Mengapa menolak Revisi PP no。 99 tahun 2012?

Ilustrasi petisi tolak remisi koruptor di Change.org

Ilustrasi petisi tolak remisi koruptor di Change.org

Pertama ,ada upaya pengaburan informasi dari pemerintah,”tulis Dewi。

Upaya merevisi PP No. 99 tahun 2012 sudah dimulai sejak akhir 2015,tetapi ditolak publik sehingga wacana revisi aturan yang akan mempermudah narapidana kasus korupsi mendapat remisi ini menghilang。

Namun,sekitar Juli 2016 rancangan revisi itu muncul kembali dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP)tentang Warga Binaan。 Dalam RPP ini,aturan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah bagian kecil dari keseluruhan substansinya,

Karena tidak disebut“Revisi PP 99/2012”,walau PP No. 99 tahun 2012 akan dicabut jika RPP disahkan,penolakan publik tidak sekeras ketika wacana ketika Revisi PP 99/2012 muncul。 Namun,syarat menjadi 司法合作者 tetap dihapus dalam RPP itu。

Kedua ,syarat remisi kepada napi korupsi sangat longgar,”kata Dewi。

RPP Warga Binaan(Pasal 32 Ayat 1 dan 2)memberi tiga syarat kepada narapidana korupsi yang ingin mendapat remisi:

  1. Telah melaksanakan 1/3 masa pidana
  2. Sudah melunasi pembayaran pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti
  3. Berkelakuan白痴

Pemberian remisi双关语menjadi lebih mudah karena dihapusnya syarat harus memiliki status sebagai justice coborator。

Ketiga ,kata Dewi,“ Over capacity lapas [lembaga pemasyarakatan] bukan disebabkan oleh napi korupsi。”

Membandingkan数据dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dengan kata-kata Menteri Yasonna,jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan di penjara serta rumah tahanan per Juli 2016 di Indonesia adalah 197.670 orang。 Sementara,narapidana kasus korupsi berjumlah 3.894 orang atau sekitar 1,96 persen dari total penghuni tahanan serta penjara。

“Jelas bahwa bahwa pelonggaran syarat remisi akan menguntungkan koruptor,padahal koruptor telah lebih dahulu merugikan kita,warga negara Indonesia,”kata Dewi。

ICW:Cabut hak remisi jika terdakwa bukan'告密者'丹'正义合作者'

Dalam 印度尼西亚腐败观察(ICW)atas pantauan kasus korupsi pada Januari 2016年hingga Juni 2016,para peneliti merekomendasikan,“ Pengadilan harus pula mempertimbangkan untuk mencabut hak mendapatkan remisi jika terdakwa bukanlah seorang whistleblower dan justice collaborator 。”

“Persoalan pemberian remisi itu memang hak pemerintah,dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM。 Tapi kan perlu dicek kembali arah kebijakan politik hukum penanganan kasus korupsinya pemerintah juga,“kata peneliti ICW,Aradilla Caesar,kepada Rappler。

Menurut Aradilla,ketika PP No. 99 tahun 2012 disusun,tentu ada alasannya。

“Nah,alasan tersebut kan setidaknya menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah memberikan dukungan sepenuhnya kepada upaya memberantas korupsi dengan mengurangi atau membatasi kesempatan narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi,untuk mendapatkan pengurangan hukuman,”ujarnya。

“Bagaimana mungkin pembinaan bisa efektif kalau pemerintah sendiri juga mencoba untuk mengurangi hukuman-hukumannya?”

Menanggapi alasan yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi PP No. 99 tahun 2012,Aradilla menguraikan,“Kalau mau menyusun kebijakan untuk mengurangi over kapasitas,yang disasar harusnya napi-napi narkoba,karena jumlahnya sangat besar。

“Napi narkoba itu jumlah napi yang paling banyak di lembaga pemasyarakatan。 Bukan napi-napi korupsi yang jumlahnya sangat kecil dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi mengurangi masalah kapasitas lapas。“

Ia juga mempertanyakan apakah remisi merupakan hak bagi semua narapidana?

“杨kedua,apakah hak remisi adalah hak yang semua napi harus dapatkan? Kalau di Undang-Undang Pemasyarakatan,itu adalah hak bagi narapidana,tapi di PP No. 99,hak itu sudah diatur dengan konteks pembatasan,diperketat syaratnya。

“Semuanya bisa dapat,napi korupsi juga bisa dapat pengurangan [hukuman],remisi,tapi dengan syarat tertentu。 Ini juga sudah di- judicial review beberapa kali dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP 99 yang memperketat pemberian remisi tidak melanggar hak narapidana yang diatur Undang-Undang Pemasyarakatan。 Jadi alasan-alasan ini tidak berdasar dan mudah sekali dipatahkan,“ungkap Aradilla。

Dihukum琼脂jera dan tidak mengulangi korupsi

Aradilla mengatakan,tugas pemerintah yang sesungguhnya dalam konteks pemasyarakatan,adalah pembinaan,bukan fokus pada mengurangi jumlah hukuman。

Menentukan jumlah hukuman adalah域pengadilan atau yudikatif,sementara pemerintah,menurut Aradilla,seharusnya tidak punya hak mengurangi hukuman tersebut琼脂tidak campur aduk dengan wewenang pengadilan。

“Fokus pemerintah adalah melakukan pembinaan di dalam [penjara]。 Jadi kalau alasan,misalnya,pemberian remisi adalah bagian dari pembinaan,bagaimana mungkin pelaku kejahatan itu dibina dengan diberikan potongan hukuman? Tentu dia akan semakin berpikir,'hukuman saya ringan,karena setiap tahun saya dapat remisi',“katanya。

Arad mencontohkan,“Ketika seseorang dihukum 10 tahun,harus menjalankan waktu 10 tahun itu dengan sebaik-baiknya。 Jadi ketika tahun ke-10,dia keluar,sudah menjadi orang yang'sudah jera'melakukan kejahatan dan tidak melakukan itu lagi。“

“Dengan mengurangi hukuman,tentu juga akan menghilangkan efek jera itu tadi yang sudah diberikan pengadilan。 Kalau tadi misalnya dua tahun dihukum pengadilan,rendah,diberikan remisi lagi,apakah napi akan akan mendapat efek jera? Tentu tidak。

Pembinaan macam apapun yang dilakukan oleh pemasyarakatan di dalam lapas,juga tidak akan berhasil membina narapidana tersebut,karena dikurangi terus hukumannya。 Ketika dikurangi,tentu,secara logis mereka akan berpikir,'Saya enggak perlu takut melakukan kejahatan ini lagi,karena kalau nanti masuk lagi,akan dapat remisi lagi,pengurangan hukuman,setiap tahun',“tutur Arad。

“Bagaimana mungkin pembinaan bisa efektif kalau pemerintah sendiri juga mencoba untuk mengurangi hukuman-hukumannya?”ujarnya。 -Rappler.com