新闻是有分量的

Ahok dan gugatan UU Pilkada tahun 2016

2016年9月6日上午1:06发布
2016年9月6日上午1:06更新

GUGAT CUTI KAMPANYE。 Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70(3)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada yang diajukan sendiri oleh Ahok。 ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja / pd / 16

GUGAT CUTI KAMPANYE。 Ahok hadir untuk mengikuti sidang perdana perkara pengujian UU Pilkada Pasal 70(3)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada yang diajukan sendiri oleh Ahok。 ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja / pd / 16

雅加达,印度尼西亚 - Sidang gugatan Gubernur Basuki“Ahok”Tjahja Purnama terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah kembali digelar di Pengadilan Mahkamah Konstitusi(MK)di Jakarta pada Senin,9月5日。

议程utama dari sidang itu adalah mendengarkan keterangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sebagai pembuat udang-undang。

Apa sebenarnya keberatan Ahok terhadap undang-undang terhadap UU No. 10 tahun 2016 itu dan apa implikasinya terhadap masyarakat luas? Berikut adalah beberapa isu yang Ahok dalam gugatannya。

1. Cuti kampanye

Pasal 70 ayat(3)dan(4)UU No. 10 Tahun 2016 itu mewajibkan calon petahana untuk cuti di luar tanggungan negara atau tanpa gaji mulai sejak dinyatakan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD)sampai sesudah pemilihan。 Petahana juga dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye。

Untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017,seorang calon petahanan harus cuti dari segala tugasnya mulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.Khusus untuk雅加达,cuti petahana bisa lebih lama lagi bila pemilihan kepala daerah harus dilakukan dalam dua putaran。

Dalam gugatannya,Ahok menginginkan kampanye bersifat pilihan,artinya para calon boleh tidak menggunakan haknya untuk berkempanye。 Dan bagi calon petahana yang tidak mengambil jata kampanyenya boleh tetap menjalankan tugasnya seperti biasa。

2. Alasan mengapa Ahok mengusulkan kampanye可选

Menurut Ahok,dalam periode wajib cuti tersebut dirinya harus melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD)2017. Ahok takut jika dirinya tidak hadir dan mengawasi dengan ketat,maka akan terjadi penyelewengan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPBD)。

Ahok juga menganggap cuti wajib menyalahi haknya sebagai gubernur yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4,di mana tertulis bahwa gubernur berhak menjalankan pemerintahan sebagai hasil pemilihan yang demokratis。

“Saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab saya sebagai gubernur dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam UU Pilkada,”jelas Ahok。

3. Pro dan kontra

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto selaku pembuat undang-undang dan wakil dari pihak pemerintah mengatakan pada sidang lanjutan pada 5 September bahwa pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan gugatan Ahok karena menurutnya,peraturan tersebut merupakan bagian dari undang-undang yang harus ditaati dan tidak etis。

“Sangat tidak etis apabila pada saat menjabat sebagai kepala daerah justru melakukan upaya permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi demi kepentingan mempertahankan kekuasaannya tanpa ada upaya koordinasi dengan pemerintah pusat,”kata Widodo。

Sementara itu,pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan sangat sulit untuk memilih antara pro dan kontra terhadap kasus ini。

“Jika dibilang setuju,saya setuju dengan adanya perombakan UU ini karena seorang calon tidak perlu diharuskan mengambil cuti sampai 3 atau 4 bulan hanya untuk kampanye。 Kampanye sebenarnya bisa beberapa hari saja dan tidak harus setiap hari,jadi tidak perlu meninggalkan tugas dan melimpahkannya kepada orang-orang yang tidak berpengalaman,“kata Raffly。

Namun Refly juga menyatakan dirinya tidak setuju kalau kampanye itu pilihan。 Menurutnya,mengubah UU tersebut menjadi可选berarti juga turut menghapus hak kampanye kepada publik untuk mengenal calon bupati,walikota atau gubernur yang akan dipilihnya。

“Jika dikabulkan maka nantinya tidak ada kepastian hukum dan jadi ada calon yang kampanye dan ada yang tidak,”jelas Refly。 - Rappler.com